Uu no 1 tahun 2002 tentang terorisme pdf

2.4 Penjelasan UU.Terorisme No. 15 Tahun 2003. Isi kandungan dari Undang-undang no 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris terbukti bermaksud untuk membela Maqosid Ash-Syari’ah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

sipuu.setkab.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 ... (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan ... Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia Akhirnya, Revisi UU Anti-Terorisme Disahkan DPR RI ... TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI hari ini Jumat (25/5/2018) akhirnya mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme menjadi Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK NDI ONEASI TENTANG … Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terorisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016. PERATURAN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ... ICJR 5 Maret 2016 hal 1 Usulan Rekomendasi Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Institute Criminal Justice Reform (ICJR)

Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai

RANCANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG … 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 JURISPRUDENCE: ASAS RETROAKTIF DALAM SISTEM HUKUM … byk referensinya y???ok,,berbicara tentang asas retroaktif,,mase ingat putusan MK no.013/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No.16 tahun 2003 tentang penetapan perpu No.2 tahun 2002 tentang pemberlakuan perpu no.1 tahun 2002 tentang pembrantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom bali 12 oktober 2002 terhadap UUD 45bgmn anda menyikapi hal itu? Mendefinisikan Terorisme - ICJR


Akhirnya, Revisi UU Anti-Terorisme Disahkan DPR RI ...