1 Jul 2019 Pemerintah berencana merevisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lantas, materi-materi apa saja yang perlu dikaji ulang
TENTANG KETENAGAKERJAAN 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Hak dan Kewajiban Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 ... Kewajiban Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan keWajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan Alasan di Balik Ngototnya Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan Rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan ditolak serikat buruh karena sejumlah poin yang mau diubah berpotensi Pembatasan sistem kontrak hingga besaran pesangon dan upah tenaga kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pun dianggap perlu direvisi. “Saya personally Tentang Kami. Redaksi. Pedoman Media Siber.
UU NO 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna PEMAHAMAN PASAL-PASAL UTAMA UNDANG-UNDANG … Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sejak diundangkannya kami memahami banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka perlu dibangun persamaan pemahaman terhadap isi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat buku pedoman pemahaman UU Nomor 13 tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 ... (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014) karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, …
UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ... UU No 13 Tahun 2003 – Bagi Anda yang belum mendapatkan pekerjaan, atau yangsudah mendapatkan pekerjaan maka tidak perlu khawatir, semua segala peraturan mengenai ketenagakerjaan sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam artikrl ini akan membahas mengenai isi No. 13 Tahun 2003 dalam bentuk poin-poin,yang akan dipaparkankan yakni UU. No. 13 Tahun 2003 beserta isi No. 13 tahun 2003… (PDF) Uu nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN ... Uu nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN ANALISIS KEBIJAKAN UU No. 13 Tahun 2003 tentang ... ANALISIS KEBIJAKAN UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Study Kasus “Tenaga Kerja Asing ,Stephen Michael Young, eks Pegawai PT. Siemens Indonesia menggugat PT. Siemens Indonesia karena PHK Sepihak dan Pesangon Tidak Dibayar” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk … IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 …
Oct 15, 2014 · UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan … Undang-undang Tenaga Kerja - UU No 13 Tahun 2003 [PDF] [PPT] Oct 10, 2012 · Pengenalan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja (UU. No. 13 tahun 2003) menolong untuk memahami administrasi perekrutan pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dalam dunia kerja sehari-hari. Ini Dia Hak Karyawan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Peraturan mengenai hak karyawan atas jaminan sosial ini tertulis dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU No. 03 Tahun 1992, UU No. 01 Tahun 1970, Ketetapan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, Peraturan Menteri (Permen) No. 4 Tahun 1993, dan No. 1 Tahun 1998.
Tenaga Kerja Asing. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 2003 tentang Ketenagakerjaan. 12. Peraturan Presiden Nomor 21. Tahun 2010 tentang.
